.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mengatakan nilai pinjaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro tahun ini mencapai Rp 25 juta tanpa agunan. "Waktu dulu, pinjaman hanya Rp 20 juta," ujar Puspayoga seusai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2015.

Sementara pagu kredit untuk usaha mikro dinaikkan, pemberian pinjaman untuk jenis usaha retail berskala besar dihentikan sementara. Alasannya, Puspayoga menjelaskan, pemerintah perlu mengevaluasi pengucuran kredit periode sebelumnya yang terbilang seret. Pada tahun lalu, kredit macet dari program Kredit Usaha Rakyat mencapai 4,2 persen. "NPL tahun lalu tinggi," ujarnya.

Puspayoga menambahkan, jumlah pelaku usaha kecil menengah yang tercatat di kementerian mencapai 40 juta pengusaha. "Pendataan ini akan kami lakukan terus," ia berujar.

Sumber: Republika Online

 Monday, 12 January 2015,

JAKARTA — Perlambatan kredit perbankan terus berlanjut hingga akhir 2014. Pada November 2014, kredit perbankan tercatat sebesar Rp 3.626,2 triliun atau tumbuh 11,7 persen year on year (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2014 yang sebesar 12,4 persen (yoy). Penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga terimbas pelambatan tersebut.

Kredit UMKM pada November 2014 tercatat sebesar Rp 660,8 triliun atau tumbuh 11 persen (yoy), lebih rendah dibanding Oktober 2014 yang tumbuh 11,1 persen yoy. Perlambatan terutama terjadi pada skala usaha menengah yang tumbuh 8,6 persen, melambat dibandingkan Oktober 2014 yang mencapai 9,8 persen.

Peneliti ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan, pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional mengindikasikan kehati-hatian bank. Menurutnya, preferensi bank dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM tidak sebaik ketika menyalurkan kredit di sektor korporasi.

Selain itu, penyaluran kredit kepada UMKM diasumsikan berisiko tinggi. Hal ini lantaran UMKM belum berpengalaman mengelola kredit. Di sisi UMKM, pada dasarnya pelaku usaha kecil ingin mengakses perbankan, namun belum memenuhi syarat perbankan (bankable). Baru-baru ini, pemerintah berencana mengurangi plafon kredit usaha rakyat (KUR) dari semula Rp 500 juta menjadi hanya Rp 25 juta. Hal ini karena kredit usaha di atas Rp 25 juta tetap dikenakan bunga kredit komersial.

Menurut Latif, pengurangan plafon KUR ini bisa meningkatkan askes usaha mikro supaya lebih bankable. Dalam jangka panjang, penciptaan wirausaha dinilai bisa menjadi lebih cepat.

"KUR perlu diberikan kepada usaha mikro yang feasible, tapi belum bankable," kata Latif saat dihubungi Republika, akhir pekan lalu.

Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari, kredit Rp 25 juta yang masuk dalam skema KUR terlalu kecil. Padahal, pelaku usaha UMKM membutuhkan kredit yang lebih tinggi dari plafon yang ditentukan.

"Sekarang masih banyak UMKM yang terbentur bankable, kalau kreditnya cuma Rp 25 juta, akan bisa digunakan untuk apa?" ujar Okto.

Menurutnya, pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional disebabkan kebanyakan pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses perbankan. Karena kondisi itu, pemerintah dinilai perlu memberikan skema yang lebih longgar untuk kredit UMKM.

Di sisi lain, meski pertumbuhan kredit melambat, bank sentral mencatat kenaikan suku bunga. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, suku bunga kredit perbankan masih terus meningkat, sementara suku bunga deposito menurun. Pada November 2014, rata-rata suku bunga kredit tercatat sebesar 12,97 persen, meningkat dibandingkan Oktober 2014 yang berada di level 12,93 persen.

Rata-rata suku bunga deposito berjangka waktu satu, tiga, enam, dan 12 bulan pada November 2014, masing-masing tercatat sebesar 8,20 persen, 9,02 persen, 9,30 persen, dan 8,74 persen. Angka itu turun dibandingkan Oktober 2014 yang masing-masing tercatat sebesar 8,23 persen, 9,25 persen, 9,38 persen, dan 8,77 persen.

Sementara itu, pertumbuhan likuiditas perekonomian M2 (uang beredar dalam arti luas) pada November 2014 meningkat. Posisi M2 pada November 2014 tercatat sebesar Rp 4.076,3 triliun atau tumbuh 12,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Oktober 2014 yang sebesar 12,5 persen (yoy).

Menurut Tirta, peningkatan pertumbuhan tersebut, terutama berasal dari komponen uang kuasi (simpanan di bank). Pertumbuhan komponen uang kuasi tercatat sebesar 13,9 persen (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 13,7 persen (yoy).

"Sementara, perkembangan M1 relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 9,8 persen (yoy)," ujarnya. rep: dwi murdaningsih c87 ed: nur aini

Oleh: Dr. Astriana Baiti Sinaga MS., Dosen dan Aktifis Perempuan

SIAPAKAH yang disebut Ibu? Makhluk Allah yang disebut perempuan serta dianugerahkan di dalam fisiknya sebuah rahim, sebagai sumber kasih sayang. Karena kasih sayang itulah peran ibu sangat identik dengan peradaban. Pada seorang ibu tentunya dalam siklus hidupnya akan melekat multi peran yakni; sebagai istri kalau sudah menikah, sebagai ibu, ketika sudah dianugerahkan anak, sebagai agent of change ketika menjadi bagian dari anggota masyarakat, dan tentunya sebagai makhluk tuhan karena Allah Zat yang menciptakannya.

Berkaitan dengan peran perempuan sebagai ibu, maka peran ini memiliki peran yang sangat signifikan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat. Tanpa ibu tidak akan ada populasi manusia, tidak ada sebuah bangsa. Tidak ada negara dan tidak akan ada peradaban manusia. Peradaban tentunya akan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Anak berkualitas tentunya lahir dari ibu yang berkualitas. 

Dalam fakta sejarah di dalam Islam misalnya membuktikan sosok Khadijah, ibu teladan sepanjang sejarah manusia. Yang melahirkan seorang putri, Fatimah Az zahra tumbuh menjadi sosok ibu sukses mendidik anaknya Hasan dan Husen. Begitu pula sosok Hajar, seorang perempuan dari kalangan kelas bawah namun memiliki kualitas religius dalam kondisi kritis dan sangat terbatas, namun mampu melahirkan sosok anak yang berkualitas. Begitu juga di balik kesuksesan pemimpin dunia saat ini yang banyak mengisahkan bahwa kesuksesan hari adalah berkat dan peran ibu yang mendidiknya sejak kecil.

 

Siklus kehidupan generasi yang tampak dari contoh-contoh kisah ibu yang sukses tadi, menujukkan alur yang sejalan dan berkelanjutan bahwa ibu yang berkualitas menurunkan bibit generasi kebaikan sepanjang sejarahnya. Begitulah ukiran yang dipahat oleh seorang ibu yang tangguh akan melahirkan generasi yang tangguh juga. Sehingga kita berani mengatakan bahwa peran seorang ibu adalah peran yang diwarnai tanggungjawab yang besar karena menentukan nasib sebuah bangsa dan peradaban.

Peran seorang ibu adalah profesi yang sangat mulia dan bergengsi, yang tidak bisa dinilai dengan lembaran rupiah, dollar ataupun mata uang apapun. Namun, ibu akan mengukir lembaran sejarah hidup manusia, bangsa bahkan peradaban dunia. 

Untuk melahirkan seorang ibu tentunya membutuhkan perspektif pemberdayaan perempuan yang benar yang tentunya sesuai dengan tatanan nilai agama namun tetap memahami perkembangan zaman di mana perempuan tersebut hidup. Artinya dibutuhkan pemberdayaan yang membuat perempuan tersebut tetap dalam kefitrahannya namun cerdas, kreatif, dinamis, dan visioner dalam menjalankan segala aktivitasnya, khususnya peran strategisnya sebagai ibu. Pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana paradigma pemberdayaan perempuan pada hari ini?

 

Ibu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya adalah berjenis kelamin perempuan. Artinya membicarakan ibu berarti membicarakan perempuan. Bagaimana paradigma pemberdayaan perempuan hari ini memerlukan sebuah jawaban sebagai renungan kita di hari ibu ini.

Membicarakan perspektif pemberdayaan perempuan di Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional. 

 Indonesia sebagai negara yang terikat dengan konvensi cedaw, memiliki kewajiban untuk menjadikan konvensi cedaw resmi sebagai sumber hukum formal. Di mana berkedudukan setingkat dengan undang-undang. Selanjutnya negara memberikan komitmen, mengikatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional dan daerah, program, langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. 

Yakni dengan melalui perwujudan keadilan dan kesetaraan kedudukan dalam akses, partisipasi, kontrol, penikmat manfaat yang sama dari hasil-hasil pembangunan. Salah satu bentuk perwujudan makna ratifikasi konvensi cedaw bagi pemerintah Indonesia melalui UU No 7/1984, artinya pemerintah Indonesia concern dan mengikatkan diri untuk terjaminnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, langkah tindak untuk mewujudkan KKG serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.