Aktivitas
Pemberdayaan
Microfinance
microfinance
TEMPO.CO, Jakarta
- Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede
Ngurah Puspayoga, mengatakan nilai pinjaman program Kredit Usaha Rakyat
(KUR) bagi usaha mikro tahun ini mencapai Rp 25 juta tanpa agunan.
"Waktu dulu, pinjaman hanya Rp 20 juta," ujar Puspayoga seusai bertemu
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota,
Jakarta, Jumat, 16 Januari 2015.
Sementara pagu kredit untuk usaha mikro dinaikkan, pemberian pinjaman untuk jenis usaha retail berskala besar dihentikan sementara. Alasannya, Puspayoga menjelaskan, pemerintah perlu mengevaluasi pengucuran kredit periode sebelumnya yang terbilang seret. Pada tahun lalu, kredit macet dari program Kredit Usaha Rakyat mencapai 4,2 persen. "NPL tahun lalu tinggi," ujarnya.
Sementara pagu kredit untuk usaha mikro dinaikkan, pemberian pinjaman untuk jenis usaha retail berskala besar dihentikan sementara. Alasannya, Puspayoga menjelaskan, pemerintah perlu mengevaluasi pengucuran kredit periode sebelumnya yang terbilang seret. Pada tahun lalu, kredit macet dari program Kredit Usaha Rakyat mencapai 4,2 persen. "NPL tahun lalu tinggi," ujarnya.
Puspayoga menambahkan, jumlah pelaku usaha kecil menengah yang tercatat di kementerian mencapai 40 juta pengusaha. "Pendataan ini akan kami lakukan terus," ia berujar.
Sumber: Berita Satu (Des, 2014)
Bogor - Program
Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB-IPB) dan
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) mewisuda 150 pelaku Usaha Mikro
Kecil (UMK) nasabah BTPN yang berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang
Bekasi (Jabodetabek), Rabu (17/12) di IPB International Convention
Center (IICC) Bogor.
Wisuda ini merupakan bentuk apresiasi atas kesungguhan nasabah
mengikuti berbagai pelatihan yang dilakukan secara terukur dan
berkelanjutan di seluruh kantor cabang BTPN.
Program pendampingan dan pemberdayaan nasabah yang disebut Program
Daya ini dilakukan BTPN dengan menggandeng MB-IPB untuk ikut menyusun
berbagai macam kurikulum modul pelatihan yang dibutuhkan nasabah. BTPN
dan MB-IPB meyakini implementasi Program Daya dapat meningkatkan
kapasitas usaha nasabah. Program ini juga efektif mengatasi hambatan
yang dihadapi para pelaku usaha mikro.
Berdasarkan hasil penelitian MB-IPB, pelaku UMK mengalami beberapa tantangan dalam mengembangkan usaha mereka.
“Pertama, pelaku UMK cenderung belum bankable, baik disebabkan belum
adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan
manajerial dan finansial. Kedua, kurangnya pengetahuan akan pemasaran,
produksi dan quality control, keuangan dan akuntansi. Hal ini
disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan
teknologi serta kurangnya akses pendidikan dan pelatihan untuk
mengembangkan kapasitas usaha. Karenanya sebuah kebanggaan bagi MB-IPB
dapat menjadi mitra untuk mengembangkan Unique Value Proposition (UVP)
dari BTPN,” papar Direktur MB-IPB, Dr Arief Daryanto.
Wakil Direktur Utama BTPN Zemi Suhendar mengatakan, pada bulan
Desember 2014 ini telah diwisuda 300 nasabah BTPN yang telah mengikuti
empat modul pelatihan daya.
Selain di Bogor untuk lingkup Jabodetabek, proses wisuda dilakukan di
tiga kota lainnya, yakni Palembang Sumatera Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan, dan Semarang Jawa Tengah dengan jumlah wisudawan
masing-masing 50 nasabah.
Rangkaian wisuda di Bogor juga diisi dengan kuliah umum yang
menghadirkan Prof Dr Noor Azam Achsani, Asisten Direktur Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan MB-IPB
Penulis: Vento Saudale/CAH
Sumber: Republika Online
Monday, 12 January 2015,
JAKARTA — Perlambatan kredit perbankan terus berlanjut hingga akhir
2014. Pada November 2014, kredit perbankan tercatat sebesar Rp 3.626,2
triliun atau tumbuh 11,7 persen year on year (yoy), lebih
rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2014 yang sebesar 12,4 persen
(yoy). Penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga
terimbas pelambatan tersebut.
Kredit UMKM pada November 2014 tercatat sebesar Rp 660,8 triliun atau tumbuh 11 persen (yoy), lebih rendah dibanding Oktober 2014 yang tumbuh 11,1 persen yoy. Perlambatan terutama terjadi pada skala usaha menengah yang tumbuh 8,6 persen, melambat dibandingkan Oktober 2014 yang mencapai 9,8 persen.
Peneliti ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan, pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional mengindikasikan kehati-hatian bank. Menurutnya, preferensi bank dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM tidak sebaik ketika menyalurkan kredit di sektor korporasi.
Selain itu, penyaluran kredit kepada UMKM diasumsikan berisiko tinggi. Hal ini lantaran UMKM belum berpengalaman mengelola kredit. Di sisi UMKM, pada dasarnya pelaku usaha kecil ingin mengakses perbankan, namun belum memenuhi syarat perbankan (bankable). Baru-baru ini, pemerintah berencana mengurangi plafon kredit usaha rakyat (KUR) dari semula Rp 500 juta menjadi hanya Rp 25 juta. Hal ini karena kredit usaha di atas Rp 25 juta tetap dikenakan bunga kredit komersial.
Menurut Latif, pengurangan plafon KUR ini bisa meningkatkan askes usaha mikro supaya lebih bankable. Dalam jangka panjang, penciptaan wirausaha dinilai bisa menjadi lebih cepat.
"KUR perlu diberikan kepada usaha mikro yang feasible, tapi belum bankable," kata Latif saat dihubungi Republika, akhir pekan lalu.
Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari, kredit Rp 25 juta yang masuk dalam skema KUR terlalu kecil. Padahal, pelaku usaha UMKM membutuhkan kredit yang lebih tinggi dari plafon yang ditentukan.
"Sekarang masih banyak UMKM yang terbentur bankable, kalau kreditnya cuma Rp 25 juta, akan bisa digunakan untuk apa?" ujar Okto.
Menurutnya, pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional disebabkan kebanyakan pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses perbankan. Karena kondisi itu, pemerintah dinilai perlu memberikan skema yang lebih longgar untuk kredit UMKM.
Di sisi lain, meski pertumbuhan kredit melambat, bank sentral mencatat kenaikan suku bunga. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, suku bunga kredit perbankan masih terus meningkat, sementara suku bunga deposito menurun. Pada November 2014, rata-rata suku bunga kredit tercatat sebesar 12,97 persen, meningkat dibandingkan Oktober 2014 yang berada di level 12,93 persen.
Rata-rata suku bunga deposito berjangka waktu satu, tiga, enam, dan 12 bulan pada November 2014, masing-masing tercatat sebesar 8,20 persen, 9,02 persen, 9,30 persen, dan 8,74 persen. Angka itu turun dibandingkan Oktober 2014 yang masing-masing tercatat sebesar 8,23 persen, 9,25 persen, 9,38 persen, dan 8,77 persen.
Sementara itu, pertumbuhan likuiditas perekonomian M2 (uang beredar dalam arti luas) pada November 2014 meningkat. Posisi M2 pada November 2014 tercatat sebesar Rp 4.076,3 triliun atau tumbuh 12,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Oktober 2014 yang sebesar 12,5 persen (yoy).
Menurut Tirta, peningkatan pertumbuhan tersebut, terutama berasal dari komponen uang kuasi (simpanan di bank). Pertumbuhan komponen uang kuasi tercatat sebesar 13,9 persen (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 13,7 persen (yoy).
"Sementara, perkembangan M1 relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 9,8 persen (yoy)," ujarnya. rep: dwi murdaningsih c87 ed: nur aini
Kredit UMKM pada November 2014 tercatat sebesar Rp 660,8 triliun atau tumbuh 11 persen (yoy), lebih rendah dibanding Oktober 2014 yang tumbuh 11,1 persen yoy. Perlambatan terutama terjadi pada skala usaha menengah yang tumbuh 8,6 persen, melambat dibandingkan Oktober 2014 yang mencapai 9,8 persen.
Peneliti ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan, pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional mengindikasikan kehati-hatian bank. Menurutnya, preferensi bank dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM tidak sebaik ketika menyalurkan kredit di sektor korporasi.
Selain itu, penyaluran kredit kepada UMKM diasumsikan berisiko tinggi. Hal ini lantaran UMKM belum berpengalaman mengelola kredit. Di sisi UMKM, pada dasarnya pelaku usaha kecil ingin mengakses perbankan, namun belum memenuhi syarat perbankan (bankable). Baru-baru ini, pemerintah berencana mengurangi plafon kredit usaha rakyat (KUR) dari semula Rp 500 juta menjadi hanya Rp 25 juta. Hal ini karena kredit usaha di atas Rp 25 juta tetap dikenakan bunga kredit komersial.
Menurut Latif, pengurangan plafon KUR ini bisa meningkatkan askes usaha mikro supaya lebih bankable. Dalam jangka panjang, penciptaan wirausaha dinilai bisa menjadi lebih cepat.
"KUR perlu diberikan kepada usaha mikro yang feasible, tapi belum bankable," kata Latif saat dihubungi Republika, akhir pekan lalu.
Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari, kredit Rp 25 juta yang masuk dalam skema KUR terlalu kecil. Padahal, pelaku usaha UMKM membutuhkan kredit yang lebih tinggi dari plafon yang ditentukan.
"Sekarang masih banyak UMKM yang terbentur bankable, kalau kreditnya cuma Rp 25 juta, akan bisa digunakan untuk apa?" ujar Okto.
Menurutnya, pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional disebabkan kebanyakan pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses perbankan. Karena kondisi itu, pemerintah dinilai perlu memberikan skema yang lebih longgar untuk kredit UMKM.
Di sisi lain, meski pertumbuhan kredit melambat, bank sentral mencatat kenaikan suku bunga. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, suku bunga kredit perbankan masih terus meningkat, sementara suku bunga deposito menurun. Pada November 2014, rata-rata suku bunga kredit tercatat sebesar 12,97 persen, meningkat dibandingkan Oktober 2014 yang berada di level 12,93 persen.
Rata-rata suku bunga deposito berjangka waktu satu, tiga, enam, dan 12 bulan pada November 2014, masing-masing tercatat sebesar 8,20 persen, 9,02 persen, 9,30 persen, dan 8,74 persen. Angka itu turun dibandingkan Oktober 2014 yang masing-masing tercatat sebesar 8,23 persen, 9,25 persen, 9,38 persen, dan 8,77 persen.
Sementara itu, pertumbuhan likuiditas perekonomian M2 (uang beredar dalam arti luas) pada November 2014 meningkat. Posisi M2 pada November 2014 tercatat sebesar Rp 4.076,3 triliun atau tumbuh 12,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Oktober 2014 yang sebesar 12,5 persen (yoy).
Menurut Tirta, peningkatan pertumbuhan tersebut, terutama berasal dari komponen uang kuasi (simpanan di bank). Pertumbuhan komponen uang kuasi tercatat sebesar 13,9 persen (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 13,7 persen (yoy).
"Sementara, perkembangan M1 relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 9,8 persen (yoy)," ujarnya. rep: dwi murdaningsih c87 ed: nur aini
Ada banyak sekali peluang bisnis modal
kecil yang bisa dikerjakan dari rumah. Kita dapat melakukan semua proses
menjalankan bisnis dengan baik tanpa harus menyewa tempat. Walaupun
begitu kita harus mempertimbangkan market yang ada di sekitar kita,
apakah akan ada orang yang membutuhkan produk yang kita jual di sana?
Berikut ini adalah beberapa jenis usaha rumahan dengan modal kecil yang
bisa kita kerjakan:
Banyak orang yang ingin menjahitkan
pakaiannya dengan model dan ukuran tertentu, nah mereka ini pasti selalu
mencari jasa menjahit pakaian untuk mereka. Bisnis ini sangat cocok
untuk orang yang memiliki minat pada fashion, tentunya Anda harus
memiliki kemampuan dalam menjahit dan mendesain pakaian.
Kalau Anda memiliki resep makanan yang
unik atau bisa membuat snack yang digemari banyak orang, maka Anda harus
mempertimbangkan bisnis ini. Usaha ini sangat cocok untuk orang yang
menyukai tentang kuliner. Tidak sedikit orang yang berhasil menjalankan
bisnis makanan, bahkan bisnisnya semakin berkembang dan membuka cabang
di tempat lain.
Rekomendasi bacaan:
Memulai bisnis jual pulsa saat ini
sangat mudah hanya dengan modal Rp 100.000 – Rp 300.000 kita sudah bisa
mulai menjalankan bisnis ini, cocok dikerjakan dimana saja dan siapa
saja. Bila Anda adalah seseorang yang aktif dalam sebuah network,
organisasi dimana anggotanya cukup banyak, atau anak kuliahan, maka
bisnis jual pulsa bisa sangat menguntungkan lho karena kita bisa
menjualnya pada teman-teman yang berada di network, organisasi, kampus.
Bila kita memiliki kemampuan dalam
bidang tertentu, misalnya; gitar, bahasa Inggris, computer, dan
lain-lain, kita bisa memberikan les private di rumah atau bisa juga
dilakukan di tempat lain tergantung kondisi yang ada.
Bisnis ini sudah banyak yang mengerjakannya karena itu kita sebaiknya melihat tingkat persaingan yang ada, lokasi, dan juga modal yang kita miliki.
6. Bisnis Jasa design, editing foto, dan percetakan
Tentunya kita harus memiliki kemampuan
dalam menggunakan software editing foto, seperti: CorelDraw, Photoshop,
dan lainnya. Untuk membuka sebuah usaha percetakan digital atau digital
printing, Anda tidak harus punya modal yang sangat besar. Kita bisa
bermitra dengan pengusaha percetakan digital yang sudah berjalan,
Bisnis laundry akan sangat laris bila
berlokasi di dekat kampus, kost-kostan. Kalau kita perhatikan bisnis
laundry ini semakin banyak dan semakin bermacam-macam layanannya, bahkan
ada yang menawarkan untuk menjemput pakaian yang akan di-laundry. Bila
Anda merasa bisnis ini cocok dengan Anda maka sebaiknya Anda segera
melakukannya karena bisnis ini akan selalu dicari oleh banyak orang.
REPUBLIKA.CO.ID, - Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan
kredit bagi usaha kecil mikro sebanyak Rp 500 miliar untuk tahun ini.
Namun, dana pinjaman murah yang dijamin pemerintah ini baru diserap oleh
sekitar sembilan juta pelaku UKM, dari sekitar 56,5 juta unit UKM.
Karena itu, kata Menteri Koperasi dan UKM Syariefudin Hasan, para pelaku
industri usaha rakyat, khususnya perempuan yang banyak bergerak di
sektor ini, diharapkan bisa memanfaatkan dana itu.
“Kementerian mendorong pelaku usaha industri rakyat untuk bisa mengajukan kredit dan bisa menerima kredit usaha rakyat. Karena, ini merupakan program yang dijamin pemerintah,” katanya seusai menjadi pembicara dalam Forum Kerja Sama Ekonomi dan Wanita APEC, Sabtu (8/9).
Dalam skema ini, katanya, kredit di bawah Rp 20 juta diberikan tanpa agunan. “Penyalurannya melalui bank yang kita tunjuk. Mereka tidak akan mempersulit, tapi akan memudahkan para nasabah,” ujarnya.
Menurutnya, seperti di banyak negara peserta APEC, UKM juga turut menopang perekonomian negara. Indonesia memiliki sekitar 56,5 juta unit UKM dan sebagian besar atau sekitar 60 persen dimiliki oleh kaum wanita.
“Perempuan, di samping ulet dalam bidang usaha, juga disiplin dalam pengembalian dana kredit. Kami dari kementerian di samping memberikan pinjaman kredit, juga memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitas membuka pasar,” ujarnya.
Sjarifuddin menyatakan, peran UKM tak bisa dianggap remeh. Selain menyumbang pendapatan negara, UKM juga menyerap banyak tenaga kerja. Di Indonesia, UKM menyerap lebih dari 107 juta tenaga kerja atau sekitar 97,3 persen dari total angkatan kerja. Sedangkan, sumbangan UKM bagi GDP adalah sekitar 57,12 persen.
“Ini berarti UKM memegang peran sangat strategis dan penting, tak hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran,” katanya.
Forum wanita dan Ekonomi APEC dihadiri 820 anggota delegasi dari 20 negara anggota dan empat negara pengamat. Acara yang bertema “Women as Economic Drivers” ini dilakukan bersama dengan APEC Small Medium Enterprises Working Group (SMEWG). Untuk pertama kalinya dalam ajang pra-KTT APEC diselenggarakan pertemuan bersama antara para menteri yang menangani UKM dan menteri yang menangani isu perempuan.
“Mengingat lebih dari 60 persen pelaku usaha kecil dan menengah adalah perempuan, pertemuan ini sangat strategis dalam rangka menyinergikan kebijakan di kedua kementerian,” kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar seusai membuka acara.
Linda menyatakan, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender di setiap aspek pembangunan, termasuk aspek ekonomi. “Sinergitas kedua bidang ini diharapkan dapat meningkatkan daya ungkit program dan kegiatan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan partisipasi dan perempuan dalam usaha kecil dan menengah,” katanya.
Menurutnya, Forum Wanita dan Ekonomi APEC akan membahas tiga tema utama, yaitu reformasi struktural, teknologi informasi bagi perempuan, infrastruktur, serta sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan salah satu bahasan dalam pertemuan pemimpin negara dalam APEC 2010 yang menyebut bahwa kaum wanita memegang kunci strategis dalam pembangunan. “Baik di negara maju maupun di negara berkembang, wanita berperan dalam ekonomi dengan menciptakan peluang bisnis yang menyerap banyak lapangan pekerjaan,” katanya. n siwi tri puji ed: nina ch
“Kementerian mendorong pelaku usaha industri rakyat untuk bisa mengajukan kredit dan bisa menerima kredit usaha rakyat. Karena, ini merupakan program yang dijamin pemerintah,” katanya seusai menjadi pembicara dalam Forum Kerja Sama Ekonomi dan Wanita APEC, Sabtu (8/9).
Dalam skema ini, katanya, kredit di bawah Rp 20 juta diberikan tanpa agunan. “Penyalurannya melalui bank yang kita tunjuk. Mereka tidak akan mempersulit, tapi akan memudahkan para nasabah,” ujarnya.
Menurutnya, seperti di banyak negara peserta APEC, UKM juga turut menopang perekonomian negara. Indonesia memiliki sekitar 56,5 juta unit UKM dan sebagian besar atau sekitar 60 persen dimiliki oleh kaum wanita.
“Perempuan, di samping ulet dalam bidang usaha, juga disiplin dalam pengembalian dana kredit. Kami dari kementerian di samping memberikan pinjaman kredit, juga memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitas membuka pasar,” ujarnya.
Sjarifuddin menyatakan, peran UKM tak bisa dianggap remeh. Selain menyumbang pendapatan negara, UKM juga menyerap banyak tenaga kerja. Di Indonesia, UKM menyerap lebih dari 107 juta tenaga kerja atau sekitar 97,3 persen dari total angkatan kerja. Sedangkan, sumbangan UKM bagi GDP adalah sekitar 57,12 persen.
“Ini berarti UKM memegang peran sangat strategis dan penting, tak hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran,” katanya.
Forum wanita dan Ekonomi APEC dihadiri 820 anggota delegasi dari 20 negara anggota dan empat negara pengamat. Acara yang bertema “Women as Economic Drivers” ini dilakukan bersama dengan APEC Small Medium Enterprises Working Group (SMEWG). Untuk pertama kalinya dalam ajang pra-KTT APEC diselenggarakan pertemuan bersama antara para menteri yang menangani UKM dan menteri yang menangani isu perempuan.
“Mengingat lebih dari 60 persen pelaku usaha kecil dan menengah adalah perempuan, pertemuan ini sangat strategis dalam rangka menyinergikan kebijakan di kedua kementerian,” kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar seusai membuka acara.
Linda menyatakan, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender di setiap aspek pembangunan, termasuk aspek ekonomi. “Sinergitas kedua bidang ini diharapkan dapat meningkatkan daya ungkit program dan kegiatan pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan partisipasi dan perempuan dalam usaha kecil dan menengah,” katanya.
Menurutnya, Forum Wanita dan Ekonomi APEC akan membahas tiga tema utama, yaitu reformasi struktural, teknologi informasi bagi perempuan, infrastruktur, serta sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan salah satu bahasan dalam pertemuan pemimpin negara dalam APEC 2010 yang menyebut bahwa kaum wanita memegang kunci strategis dalam pembangunan. “Baik di negara maju maupun di negara berkembang, wanita berperan dalam ekonomi dengan menciptakan peluang bisnis yang menyerap banyak lapangan pekerjaan,” katanya. n siwi tri puji ed: nina ch
Langganan:
Postingan (Atom)





